Desakan Evaluasi Menkes Budi Gunadi
""
TIDAK mudah menjadi menteri di Indonesia. Apalagi menteri kesehatan yang notabene mengurusi hajat hidup masyarakat bangsa dibidang kesehatan.
Kesehatan merupakan satu dari enam layanan dasar yang wajib mendapat prioritas. Layanan dasar lainnya, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman- ketertiban umum, dan bantuan sosial.
Tiap kebijakan maupun strategi yang diambil menteri kesehatan akan berdampak pada stake holder dan masyarakat luas sebagai sasaran kesehatan.
Berbagai pertimbangan dan masukan dilihat agar yang ditetapkan memberi maslahat yang baik semua pihak.
Sesuai perkembangan jaman seorang menteri akan menempuh jalan yang dipandang sesuai visi misi, relevan dan cepat dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kementerian. Dasarnya adalah visi misi presiden.
Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah bertindak menetapkan berbagai kebijakan dan strategi.
Telah mengambil kebijakan yang dalam pandangan dan kewenangannya dapat mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang makin tinggi.
Tentu Menkes mempunyai landasan yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai dasar pembangunan kesehatan di Indonesia.
Implementasi UU No 17 tahun 2023 membutuhkan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permenkes), peraturan daerah (Perda), serta peraturan implementasi lain yang diperlukan di tingkat pelaksanaan.
Menkes ingin mewujudkan peningkatan akses, kualitas pelayanan dan pemerataan dapat diwujudkan selama kepemimpinannya.
Berbagai ketetapan telah diputuskan sebagai upaya baru, terobosan, inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan di Indonesia.
Menkes Budi Gunadi bukan dari latar belakang kesehatan. Namun, berbagai upaya gebrakan dipandang signifikan meningkatkan pembangunan kesehatan.
Contohnya peningkatan akses pelayanan, pengembangan sistem kesehatan, penanggulangan penyakit, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan yang menjadi konsen sejak menjabat.
Menghilangkan masalah kesehatan masyarakat yang persisten, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, penanggulangan stunting, dan mewujudkan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang merata menjadi prioritas yang terus dikembangkan.
Program skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit daerah terpencil, penanggulangan penyakit TBC, dan mengatasi kekurangan dokter spesialis untuk menyebut beberapa gebrakan Menkes dalam upaya pemerataan dan peningkatan akses fasilitas maupun pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan.
Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di fasyankes primer (Puskesmas) menjadi perubahan mendasar dalam kepemimpinan Menkes, sebagai upaya relevan pembangunan kesehatan di tengah masyarakat yang telah mengalami transisi epidemiologis.
Integrasi layanan primer tidak lagi menekankan pada pelaksanaan program di tengah masyarakat, tapi berusaha menuntaskan persoalan kesehatan berdasarkan siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lansia.
Kementerian Kesehatan mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan, baik di layanan primer, layanan sekunder, maupun layanan tersier di layanan tingkat lanjut di berbagai rumah sakit rujukan.
Hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perlunya melihat dan memahami karakteristik pembangunan kesehatan dan kedokteran secara mendalam.
Terdapat norma, standar, prosedur dan kriteria serta kewenangan (NSPK) yang telah ditetapkan dan menjadi sistem pelayanan kesehatan dan kedokteran yang berkualitas.
NSPK ditetapkan secara profesional, independen, dan ilmiah. Menkes tidak dapat mengambil keputusan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak yang sangat mendasar dengan mengabaikan NSPK tersebut.
Standar dan kaidah ilmiah ditetapkan profesional kesehatan dan kedokteran bertujuan meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, meningkatkan akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.
Karena menyangkut banyak stake holder, masyarakat luas, termasuk fasyankes, provider kesehatan serta industri dibidang kesehatan, dalam menetapkan kebijakan dan strategi menteri kesehatan harus bermitra, berkolaborasi dan mendengar dengan baik dan seksama semua pihak.
Beberapa hari terakhir, terdengar ketidakpuasan kalangan kedokteran dan fakultas kedokteran di Indonesia terhadap kebijakan Menkes Budi Gunadi yang dipandang tidak sesuai visi misi presiden, tidak sesuai kaidah ilmiah, tidak independen dan tidak pro rakyat.
Hampir 400 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia menyatakan kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang desakan evaluasi Menkes masih disuarakan dan makin berkembang dengan berbagai tuntutannya.
Kondisi ini tentu memprihatinkan kita bersama yang menaruh ekspektasi besar pembangunan kesehatan. Para guru besar dan fakultas kedokteran menghendaki Menkes Budi Gunadi dievaluasi karena kebijakan telah mengganggu pelayanan kesehatan di Indonesia.
Pembangunan kesehatan merupakan upaya kemitraan dan kolaborasi yang tidak dapat diselesaikan Kemenkes sendirian. Hal tersebut kiranya yang harus dibangun dan dikedepankan dalam pelaksanaannya.
Kemenkes pastilah mendengarkan suara stake holder beberapa hari terakhir. Kalau melihat bahwa keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu menjadi tujuan utama berbagai kalangan yang bersuara, maka titik temu dan solusi mestinya dapat ditemukan.
Yang pasti kita semua menginginkan Kemenkes yang proporsional, fokus pada peningkatan kualitas layanan, pembangunan fasyankes daerah terpencil dan distribusi tenaga kesehatan yang merata.
Tujuan besar dan mulia tersebut membutuhkan strategi dan jalan keluar yang kemudian ditetapkan dalam kewenangan Kemenkes. Komunikasi yang efektif dan terus mendengar selayaknya terus berproses dan dibangun semua pihak.
Pada akhirnya semua dikembalikan pada undang-undang dan regulasi yang menjadi landasan kewenangan dan bertindak dalam pembangunan kesehatan.
Partisipasi publik harus didengarkan. Mestinya dapat ditemukan solusi karena kesehatan sebagai layanan dasar menjadi tanggung jawab kita bersama, sejak dari pusat hingga daerah.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Desakan Evaluasi Menkes Budi Gunadi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/25/14433081/desakan-evaluasi-menkes-budi-gunadi?page=all.
Editor : Sandro Gatra
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
